klasifikasi arsip. 2 . klasifikasi arsip

klasifikasi arsip. 4 PENSIUN Surat. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Arsip adalah – Pengertian, Fungsi, Syarat, Jenis, Peranan, Nilai Guna, Sistem & Prosedur – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas. Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Mencabut Perka ANRI No. Pedoman Klasifikasi arsip ketentuan dan petunjuk dalam pengelompokan arsip menurut masalah berdasarkan fungsi dan kegiatan, serta merupakan sarana pemberkasan arsip,. Tanggal Pengundangan. 01. Arsip tidak berbentuk lembaran. Arsip Tidak Otentik, yaitu arsip yang diatasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta (berupa fotocopy, film, mikro film, print out, disk atau media lain 2. Sedangkan isi berkas memuat Nomor berkas, Nomor item arsip, Kode klasifikasi, Uraian informasi arsip,tanggal,jJumlah, dan. Paragraf 2 Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Elektronik Pasal 138 (1) Pengendalian Naskah Dinas. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 20 September 2022: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tahun Pengundangan: 2022: Nomor Pengundangan: 969: Nomor Tambahan: Tanggal Pengundangan: 23. 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di. 15. pengelolaan arsip secara cepat, tepat dan benar, perlu diatur pola klasifikasi arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Disetiap bagian unit di Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang memiliki kode klasifikasi yang berbeda-beda, misalnya: pegawai arsiparis hanya menggunakan klasifikasi arsip atas dasar inisiatif sendiri dengan tidak menuliskan kode klasifikasi arsip. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Tata Cara Pembuatan Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Liputan6. E. Penggolongan dilakukan atas dasar fungsi dan kegiatan organisasi. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatKlasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan Kementerian yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumKLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MEMUTUSKAN . Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pokok masalah; b. Prosedur penyusunan klasifikasi arsip fasilitatif dan substantif tidak berbeda. bahwa dalam rangka tertib administrasi tata persuratan, perlu menyusun klasifikasi arsip dan penomoran naskah dinas pada Institut Agama Islam. 9. KLASIFIKASI ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Arsip / warkat tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan cepat apabila diperlukan kembali. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya. 3: Pedoman Menteri : 04 Tahun 2018: 26-04-2018: 26-04-2018: Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan. Pasal 12 Penambahan kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus melalui pendaftaran di Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Jenderal. KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP. id. sistem kronologis; atau d. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan. Sumber: administrasi arsip:sebuah pengantar/ Sulistyo Basuki Kontributor: Glosarium A Abbreviation - singkatan Access – Akses, jalan masuk. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan arsip dengan klasifikasi keamanan TERBATAS harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdaganganklasifikasi arsip sebagai sarana pemberkasan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43. U. 13. Klasifikasi arsip adalah salah satu instrumen wajib dimiliki oleh pencipta arsip untuk pengelolaan arsip secara efektif dan efisien. Sangat Rahasia. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 12. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan. a. l tm g. berdasarkan klasifikasi. Char 50 3 Pencipta Arsip Untuk menunjuk-kan seseorang atau. 35 Penyerahan Arsip . 2 DIKLAT Surat yang berkenaan dengan pendidikan dan latihan pegawai KP. Pasal 2 (1) Klasifikasi Arsip bertujuan untuk mendukung program penciptaan arsip yang meliputi pembuatan arsip dan penerimaan arsip; (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumen ini juga mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, serta tantangan dan peluang yang. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh. Pasal 1. bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan. 7. Klasifikasi arsip merupakan skema pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Jl. UPT 6. Peraturan Menteri Perdagangan NO. 4. 1 Jadwal Retensi Arsip 045. 1. 2. 4. KA dalam proses penciptaan arsip digunakan. 3 Penyusutan Arsip 045. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah: Ditetapkan Tanggal: 12 September 2022: Diundangkan Tanggal: 23 September 2022: Berlaku Tanggal: 23 September 2022 . KELEBIHAN SISTEM FILLING NOMOR. 9. Perangkat tersebut nantinya perlu disusun untuk mendukung kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik. Badan/Pengarang: Indonesia. 13. (2) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap Arsip Dinamis di Kementerian (3) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan. Artikel ini menjelaskan pengertian, kegunaan, tujuan, teknik, skema dan tahap klasifikasi arsip, serta contoh. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika T. U Badan Pengarang. ac. b. 51 - 100. 5 Pemusnahan Arsip 045. 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan ; Permen Ristekdikti No. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas vipmiuar vena instansi_ menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 1. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi). Pd. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip Ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah meliputi: Klasifikasi Arsip Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan oleh Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM pada tanggal 8 September 2020 nomor 167. Membantu dalam menentukan golongan dan tingkat masalah yang terkandung. Panduan-Fitur-Klasifikasi. memastikan Arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2021. NOMOR INDEKS SURAT DINAS,Kode klasifikasi Arsip; Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang. Dari identifikasi dan klasifikasi ini LSP dapat mengetahui arsip mana saja yang termasuk arsip vital yang mereka miliki. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023. 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Website Resmi Informasi Hukum KPU. 01. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 11016/UN40/HK/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 8843/UN40/HK/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia: 11-Aug-2023: 11-Aug-2023: Unduh: 4KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Katalog : Abstrak : Download : Dicabut Peraturan Kepala ANRI No. Temuan yang dijumpai terkait dengan kebijakan kearsipan pada kelompok(1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Informasi Geospasial merupakan acuan bagi unit k erja di lingkungan Badan Informasi Geospasial dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis. Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Pengertian dan Manfaat Klasifikasi Arsip; 3. Mahkamah Agung Republik IndonesiaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. 4. bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas. 3 Penyusutan Arsip . Pasal 25 Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yangDokumen ini berisi informasi tentang rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis: T. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372); 2022, No. 02/Menkes/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di. E. Dari uaraian diatas, arsip dapat dipahami melalui gambar berikut ini. ABSTRAK PERATURAN. KLASIFIKASI ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi. Unit kerja lainnya E. Akomodatif Penyusunan klasifikasi arsip harus menjamin seluruh fungsi,. id: 3 hlm. PENGELOLAAN ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT Riazmi Yusma Sari, Sri. 3. Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan Kementerian yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat. Skema klasifikasi arsip merupakan proses dimana arsip organsisasi yang terdiri dari beberapa kegiatan dan terdiri dari beberapa transaksi serta aktivitas yang ada sehingga dapat memudahakan proses penemuan kembali arsip. Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pemberian Kode Klasifikasi Arsip dalam proses Tata Kearsipan bagi SOPD . Klasifikasi arsip sebagaimana dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi unit kerja dalam rangka pengendalian, penataan dan penemuan kembali, serta penyusutan arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. (3) memasukan folder kedalam box arsip dan disusun secara vertikal. pdf (585. Kode klasifikasi arsip yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 13. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah. 1 Pola Klasifikasi . BEKASI (16/2) - Arsip sebagai bukti autentik pelaksanaan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah. 2021. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan. 2122, peraturan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat tanda pengenal urusan/masalah dari klasifikasi arsip. Sistem penyimpanan arsip ini biasanya digunakan oleh arsiparis yang melakukan indexing atau klasifikasi berdasarkan nomor. 2 Penataan, Pembenahan Berkas . Klasifikasi arsip wajib dimiliki oleh setiap pencipta arsip. ABSTRAK PERATURAN. Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip. POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH . 11. Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi dan Keamanan Akses - 7 - serta Tata Naskah Dinas. Penyimpanan, penggunaan, dan penelusuran arsip aktif dan inaktif: 7. 9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk. Oleh karena itu diperlukan persyaratan minimal sebagai unsur kelengkapan klasifikasi, antara lain: a. Naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara dan badan pemerintahan dalam bentuk dan corak apapun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 3. KODE MASALAH DAN POKOK MASALAH 1. Contohnya disket, pita film, flash disk, cd, dan lain-lain. Prinsip Dasar Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Prinsip dasar dalam penetapan. Arsip Kewilayahan, meliputi: a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 (Peraturan ANRI) menjelaskan tipe, dokument, dan status peraturan yang. Kegiatan pengarsipan penting untuk menunjang pekerjaan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat. 2016. Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Kode klasifikasi ditulis sesuai dengan kode saat item yang bersangkutan dikelola dalam suatu pengelolaan arsip. 16 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30d. 2020. Status : Berlaku. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Buku pedoman pola klasifikasi kearsipan ini akan dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang antara lain: 1.